Aman Dan Halal, Datuk Al Azhar Ajak Masyarakat Segera Jalani Vaksinasi

Aman Dan Halal, Datuk Al Azhar Ajak Masyarakat Segera Jalani Vaksinasi

”Karena sesuai namanya, sertifikat halal diterbitkan BPJPH bagi produk yang telah ditetapkan kehalalannya oleh MUI,” terangnya. Dia menegaskan, tidak ada mekanisme atau kesempatan sanggah dari pengaju atau produsen. Cholil menegaskan, MUI tidak sembarangan dan berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Selain itu penelusuran informasi atas information publikasi ilmiah menunjukkan informasi yang sama . “Mereka tidak paham teknologi pembuatan vaksin, sudah tidak paham berani-beraninya melakukan pelabelan hanya mengandalkan informasi yang mereka tahu saja,” kata Pandu. Dalam kesempatan itu, Kang Emil, mewanti-wanti agar media dan masyarakat menghindari berita-berita bohong demi kelancaran vaksinasi Covid-19.

Apakah vaksin covid halal

Kalaupun terinfeksi Covid-19, kata dia, orang yang sudah divaksin tidak akan sakit berat. Selain 27 orang meninggal setelah menerima vaksin Sinovac, tiga orang juga dikonfirmasi meninggal usai menerima vaksin Covid-19 Astrazeneca. Salah satu dari ketiganya kini sedang dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab pasti. Sementara satu orang lainnya divonis meninggal karena menderita radang paru. Sedangkan satu orang lagi disebut Komnas KIPI meninggal lantaran terinveksi Covid-19.

Pemberian vaksin COVID-19 merupakan langkah besar yang dapat menjadi cara untuk memutus mata rantai penularan virus Corona. Jadi, kita perlu mendukung kelancaran program ini demi seluruh masyarakat Indonesia. Diketahui bahwa vaksin COVID-19 mengandung virus yang sudah dimatikan serta tidak mengandung bahan berbahaya, seperti boraks, formalin, merkuri, dan pengawet.

”Saya sudah konfirmasi ulang ke pihak AstraZeneca dan ternyata mereka tidak melibatkan tripsin dalam proses pemisahan. ”Hal ini adalah kewajiban bersama sebagai warga negara Indonesia,” jelas Marzuki dalam pernyataan tersebut. Ketua MUI Cholil Nafis mengatakan, setelah mereka mengumumkan fatwa vaksin AstraZeneca, banyak warga yang menanyakan soal hukumnya. Itulah istilah fikih Islam bahwa halal itu beda dengan istilah boleh,” katanya. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia , KH Muhammad Cholil Nafis mengajak masyarakat turut mensukseskan program vaksinasi Covid-19.

Tetapi karena jumlah pasokannya terbatas dan sudah ada kesepakatan pembelian sebelumnya bernilai jutaan dolar AS dengan sejumlah negara, itu artinya pasokan vaksin dari ketiga perusahaan akan dilakukan lebih lambat. Konsekuensinya, beberapa negara dengan populasi muslim yang besar, mungkin akan mendapat vaksin yang belum bersertifikat bebas gelatin. Berdasarkan hasil kajian Komisi Fatwa MUI vaksin Astrazeneca itu mengandung tripsin yang akhirnya membuat sidang Komisi Fatwa menentukan bahwa vaksin tersebut haram, namun tetap boleh digunakan karena keadaannya darurat. Di luar semua itu, berbagai pertimbangan terkait vaksin untuk masyarakat di tanah air pun diharapkan dipilih dari kategori yang memang benar-benar aman, halal, dan suci. Akibatnya, Pemerintah negara-negara dunia, termasuk Indonesia tidak memiliki keleluasaan untuk memilih sejumlah vaksin halal dan suci sejumlah yang dibutuhkan. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas program vaksinasi Covid-19 di Indonesia, melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan telah dilakukan serangkaian pengujian dan menyatakan vaksin AstraZeneca aman dan efektif untuk digunakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Topik mengenai status kehalalan vaksin Covid-19 kembali ramai diperbincangkan khalayak. Apalagi, setelah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 produksi Astrazeneca dari Inggris ternyata mengandung unsur babi. Kendati secara hukum terbilang haram, tapi MUI tetap membolehkan penggunaan vaksin Astrazeneca karena kondisi darurat penanganan pandemi. Tetapi bagi umat yang beragama Islam, label halal sangat diperlukan, termasuk pada produk vaksin virus corona (Covid-19).

Comments are closed.