Vaksinasi Mandiri Diizinkan Kemenkes, Ini 4 Jenis Vaksin Yang Dipakai Bun

Vaksinasi Mandiri Diizinkan Kemenkes, Ini 4 Jenis Vaksin Yang Dipakai Bun

KPK berharap pemerintah merampungkan program vaksinasi Covid-19 gratis terlebih dulu, baru melakukan vaksinasi mandiri. Pendistribusian vaksin Covid-19 untuk vaksinasi Gotong Royong dilaksanakan oleh PT Bio Farma ke fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang bekerja sama dengan bandan hukum/badan usaha. Pelaksanaan vaksinasi gotong royong juga harus dilakukan melalui kerja sama antara badan hukum/badan usaha dengan fasyankes milik masyarakat/swasta. Pada Pasal 7 Ayat 4 disebutkan dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong harus berbeda dengan jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi program. Sedangkan untuk Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi untuk karyawan dan karyawati yang biayanya ditanggung atau dibebankan oleh badan hukum/badan usaha. Untuk pelaksanaannya, Vaksinasi Mandiri dilakukan melalui kerja sama antara badan hukum atau badan usaha dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta.

Semua faskes juga diminta mencatat pengguna vaksinnya, untuk memastikan bahwa vaksin benar-benar untuk melayani masyarakat setempat, dan bukan dikirim ke tempat lain. “Semua kita awasi, biar tak ada grey area yang kemudian menimbulkan black market,” kata Erick Thohir tegas. Pasar gelap bukan hanya akan mendistorsi harga, melainkan juga mengakibatkan mereka yang membutuhkan tak kebagian. Bisa berbasis mRNA seperti pada Pfizer, atau berbasis adenovirus vector.

“Untuk mencegah terjadi terjadinya kebocoran, KPK justru yang menyarankan bahwa sebaiknya vaksin mandiri jangan sama dengan vaksin gratis,” ungkap Budi. “Mudah-mudahan, akhir Februari atau selambatnya, awal Maret 2021, vaksinasi mandiri sudah bisa dilaksanakan,” kata Presiden Joko Widodo dalam diskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di Istana Negara, Rabu (17/2/2021). Selain masalah prinsip ekuitas, ada lima faktor lainnya mengapa Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan Sosial menolak rencana vaksinasi mandiri. Pertama, berpotensi tidak sasaran, sehingga melanggar prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan membuka ketimpangan akses serta distribusi tidak merata. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menolak rencana vaksinasi mandiri karena mengabaikan prinsip ekuitas, dan berpotensi tidak tepat sasaran. Vaksin gotong royong merupakan upaya pengusaha sekaligus tanggung jawab mereka bagi karyawan perusahaan untuk melindungi dari paparan Covid-19.

Dalam dua pekan ada 6.689 perusahaan yang tertarik mengikuti vaksinasi ini. Untuk mencapai target tersebut, tentu saja pemerintah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan memerlukan kolaborasi dari segala sektor, termasuk perusahaan yang hendak melakukan vaksinasi mandiri. Tantangan utama dalam vaksinasi mandiri adalah persepsi masyarakat yang berbeda, mulai dari anggapan vaksin berbayar lebih baik daripada yang gratis atau sebaliknya. Hal tersebut sebagai jaminan bahwa vaksinasi mandiri tidak sepenuhnya lepas dari kontrol pemerintah untuk mengantisipasi adanya mafia vaksin dan vaksin palsu yang dikhawatirkan masyarakat ke depan. Vaksin free of charge pemerintah bisa berkurang peminatnya karena efikasi lebih rendah dari vaksin mandiri. Padahal pemerintah sendiri terlanjur pre order vaksin sinovac,” kata Bhima.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menyoroti rencana pemerintah membuka vaksinasi mandiri untuk masyarakat. Koalisi masyarakat untuk Keadilan Kesehatan Covid-19 menolak rencana pembukaan vaksin mandiri. Swasta dilarang melakukan impor vaksin Covid-19 dalam bentuk jadi dan sudah disepakati seiring pemberian izin dari pemerintah kepada swasta untuk dapat melakukan vaksinasi mandiri. Jika Anda adalah pemilik usaha dan memiliki beberapa karyawan yang tetap harus pergi kekantor dan terpapar langsung dengan virus. Sebaiknya Anda juga ikut mengusahakan untuk bisa melakukan pengadaan vaksinasi mandiri untuk pegawai Anda.

Jadi tidak boleh dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan dimana vaksinasi program pemerintah berjalan. Para pelaku usaha berharap pemerintah bersedia menanggung biaya vaksinasi Covid-19 bagi karyawan perusahaan yang tidak termasuk kelompok masyarakat prioritas penerima. Kamar Dagang dan Industri Indonesia memperkirakan, sedikitnya 20 juta pekerja di sektor formal bisa mengikuti program vaksinasi mandiri oleh perusahaan. Pemerintah membuka kesempatan bagi perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi melalui penyediaan vaksin free of charge bagi karyawan dan keluarga.

Dalam rapat terbatas pada 18 Juni 2020 di Istana Merdeka, Jokowi menegaskan jajarannya untuk bekerja lebih dari “biasa-biasa saja” mengacu kepada situasi darurat pandemi COVID-19 saat ini. Ia mengatakan belanja kementerian, salah satunya Kementerian Kesehatan tergolong rendah padahal anggaran sebesar Rp seventy five triliun sudah disediakan. Tanggal 2 Maret 2020, bertempat di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo didampingi Menkes kala itu Terawan Agus Putranto umumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Dua perempuan asal Depok yakni seorang ibu dan putrinya dilaporkan positif COVID-19 setelah diduga tertular WNA asal Jepang. “Kemudian, yang berkaitan dengan bantuan untuk usaha mikro, kecil, menengah terus, insentif pajak, bantuan modal darurat terus,” ujarnya. Informasi lebih lanjut bisa Anda baca dalam penjelasan perlindungan information kami.

“Setelah vaksinasi massal terhadap guru diberikan, goal selanjutnya adalah pedagang, pengemudi angkutan umum, sopir journey, ojek. Vaksinasi dilakukan dengan mendatangi sasaran, bekerjasama dengan dinas terkait untuk pendataan dan mobilisasi sasaran yang akan divaksin,”lapornya. Dan hari ini kami fasilitasi,” jelas Febri, sapaan Febriadhitya Prajatara. Vaksin yang diberikan saat suntikan pertama harus sama dengan yang kedua. Sebanyak 35 ribu dosis vaksin jenis AstraZeneca telah tiba di Batam, baru-baru ini. Sebagian sudah masuk ke vaksinasi tahap dua, dan mendapatkan sertifikat vaksinasi.

Vaksinasi Mandiri

Vaksin gotong royong harus diberikan sesudah vaksin buatan Tiongkok masuk Indonesia. Ketiga, vaksin gotong royong hanya boleh dibeli oleh korporasi untuk diberikan free of charge ke karyawan dan keluarganya. This is to help all Indonesian to get access to vaccine quickest,” jelas mantan Dirut PT Bank Mandiri Tbk itu. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P Roeslani menyampaikan alasan permintaan vaksinasi mandiri itu. Tujuan vaksinasi mandiri ini adalah untuk mempercepat akselerasi vaksinasi di Indonesia. Selain itu, alasan biaya penanganan pandemi di lingkungan perusahaan bisa sedikit berkurang, meskipun pemerintah belum mengumumkan secara pasti berapa dana yang harus dikeluarkan perusahaan untuk vaksinasi tersebut.

Comments are closed.